Sejak pertengahan 2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sudah mengusulkan kepada pemerintah agar membatasi pembelian Pertalite oleh masyarakat. Pembatasan ini untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN. Namun, kebijakan pembelian Pertalite masih harus menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Pembatasan pembelian Pertalite oleh masyarakat ini diperlukan agar konsumsi BBM subsidi tersebut tepat sasaran. Kepala BPH Migas Erika Retnowati, mengatakan pihaknya tengah menanti hasil revisi Perpres tersebut untuk mengatur pembatasan penggunaan Pertalite. "Jadi kita tunggu, nanti kalau sudah terbit revisi Perpresnya, kita baru bisa melakukan pengaturan untuk pembatasan Pertalite," tutur Erika beberapa waktu lalu.
Ramalan Zodiak Keuangan Besok Kamis 25 Januari 2024: Aries, Libra dan Capricorn Patut Bahagia Viral Rumah Dikepung Banjir, Wanita Hamil Harus Melahirkan di Perahu, Terungkap Kondisi Ibu dan Bayi Siap siap Pembelian Pertalite Mulai Dibatasi, Aturannya Sedang Disiapkan
Ibu Mana yang tidak Shock dan Marah Saat Tahu Putrinya Digauli Sang Guru di Kamar Asramanya Pj Bupati Bireuen Ikut Patroli dan Razia Bersama Pembelian Pertalite Mulai Dibatasi, Pemerintah Siapkan Aturannya
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all Revisi Perpres menjadi penting, guna mengatur lebih rinci klasifikasi konsumen pengguna Pertalite. Saat ini, aturan yang jelas mengenai pembatasan konsumsi BBM baru berlaku untuk penggunaan Solar. Revisi Perpres dibutuhkan guna memperjelas tipe konsumen bagaimana yang berhak menggunakan Pertalite.
"Pengaturan untuk BBM bersubsidi itu akan diatur di dalam Perpres. Di dalam Perpres ini nantinya akan ditetapkan siapa konsumen penggunanya," jelas Erika. Sebagai informasi, penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk 2024 sebesar 31,7 juta kilo liter (kl) atau lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai 32,56 juta kl. Penetapan kuota di tahun 2024 berdasarkan perhitungan dari realisasi di tahun 2023 yang hanya mencapai 30 juta kl atau sekitar 92,24 persen.
"Jadi ini memang sedikit lebih kecil dari 2023, karena kami melihat dari realisasinya di tahun 2023 sekitar 30 juta kl," ungkap Erika.